Info CPNS 2017, silahkan cek ..
JAKARTA - Hingga hari ketiga pendaftaran CPNS 2017, sudah 211.160 pelamar yang sukses mendaftar. Angka ini sudah melampaui kuota formasi yang disiapkan untuk 61 instansi pusat dan daerah yaitu sebanyak 17.928.
Menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, ada lima instansi yang jumlah pelamarnya sangat sedikit. Instansi ini umumnya yang membutuhkan spesifikasi.
"Kalau pendaftaran CPNS tahap satu, yang bukan sarjana hukum pasti larinya ke Kemenkumham. Nah sekarang yang SH saja bingung karena formasi untuk lulusan SH itu banyak. Mungkin itu sampai ada pelamar yang masih timbang-timbang dulu sebelum mendaftar," ungkap Ridwan kepada JPNN, Rabu (13/9).
Data BKN per 13 September pukul 10.10 WIB menyebutkan, instansi yang paling sedikit pelamarnya adalah Kementerian Pertahanan, belum ada pelamar. Kemudian urutan kedua Lembaga Sandi Negara sebanyak delapan pelamar.
Ketiga, Kemenko Bidang Perekonomian 39 orang. Berikutnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebanyak 101 pelamar. Dan urutan kelima Setjen Komisi Yudisial 129 pelamar. "Kalau dilihat instansi yang terendah pelamarnya karena formasinya banyak yang spesifik sehingga pelamar tidak bisa mendaftar," terangnya. Di sisi lain, menurut Ridwan, ini bisa jadi peluang bagi pelamar karena kompetisinya tidak terlalu berat. Sementara, data BKN menyebutkan, ada lima instansi pusat yang terbanyak pelamarnya.
tonton dulu sob :bikin baper , romantis
Posisi pertama diduduki Kemendikbud sebanyak 32 ribu pelamar. Disusul Kementerian Kesehatan 28.095 pendaftar. Posisi ketiga ditempati Kementerian Keuangan sebanyak 25.802 pelamar. Kemudian Kementerian Perhubungan sebanyak 14.101 pe[lamar dan terakhir Kejaksaan Agung 13.721 orang.
"Hingga tadi pagi sudah 211.160 pelamar yang terdaftar. Menariknya, Kemenkeu yang di hari pertama dan kedua di posisi atas, kini turun ke posisi ketiga. Sepertinya pelamar lebih percaya diri mendaftar formasi Kemendikbud ketimbang Kemenkeu," tutur Ridwan.
Namun, data ini belum bisa dijadikan tolok ukur karena masih banyak instansi yang berpeluang besar dipilih pelamar. "Masih terlalu dini untuk mengambil simpulan. Pendaftaran kan dua minggu, jadi masih 11 hari lagi," tandasnya.
Disisi lain, keputusan pemerintah membuka keran moratorium dengan merekrut CPNS dari jalur umum untuk 63 instansi pusat dan daerah dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Pemerintah seharusnya memprioritaskan honorer atau total kuota 37.156 (tahap satu 19.228, tahap dua 17.928) yang disiapkan dibagi rata. "Dari 37.156 kan ada untuk cum laude, putra dan putri Papua.
Pertanyaannya, kenapa honorer tidak dimasukkan dalam formasi khusus?" kata anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto. Bila pemerintah mau adil, lanjutnya, kue CPNS itu harusnya dibagi.
Artinya honorer punya hak juga karena melihat pengabdiannya. Apalagi, kuota guru garis depan (GGD) dibabat pengajar muda. "Ketidakadilan pemerintah ini akan memicu antipati honorer kepada pemerintah. Sebab, alasan belum dibahasnya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak ada anggaran," ujar politikus Gerindra ini.
tonton yuk : warkop dki reborn part 2
Terpisah, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Sais Syamsul Bahri mengungkapkan, honorer K2 tidak percaya lagi kepada pemerintah. Dia menilai, pemerintah selalu beralasan tidak ada anggaran untuk mengangkat honorer K2 jadi CPNS. "Kalau mau angkat K2 bilang nggak ada duit. Kok sekarang malah angkat CPNS umum dan GGD.
Menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, ada lima instansi yang jumlah pelamarnya sangat sedikit. Instansi ini umumnya yang membutuhkan spesifikasi.
"Kalau pendaftaran CPNS tahap satu, yang bukan sarjana hukum pasti larinya ke Kemenkumham. Nah sekarang yang SH saja bingung karena formasi untuk lulusan SH itu banyak. Mungkin itu sampai ada pelamar yang masih timbang-timbang dulu sebelum mendaftar," ungkap Ridwan kepada JPNN, Rabu (13/9).
Data BKN per 13 September pukul 10.10 WIB menyebutkan, instansi yang paling sedikit pelamarnya adalah Kementerian Pertahanan, belum ada pelamar. Kemudian urutan kedua Lembaga Sandi Negara sebanyak delapan pelamar.
Ketiga, Kemenko Bidang Perekonomian 39 orang. Berikutnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebanyak 101 pelamar. Dan urutan kelima Setjen Komisi Yudisial 129 pelamar. "Kalau dilihat instansi yang terendah pelamarnya karena formasinya banyak yang spesifik sehingga pelamar tidak bisa mendaftar," terangnya. Di sisi lain, menurut Ridwan, ini bisa jadi peluang bagi pelamar karena kompetisinya tidak terlalu berat. Sementara, data BKN menyebutkan, ada lima instansi pusat yang terbanyak pelamarnya.
tonton dulu sob :bikin baper , romantis
Posisi pertama diduduki Kemendikbud sebanyak 32 ribu pelamar. Disusul Kementerian Kesehatan 28.095 pendaftar. Posisi ketiga ditempati Kementerian Keuangan sebanyak 25.802 pelamar. Kemudian Kementerian Perhubungan sebanyak 14.101 pe[lamar dan terakhir Kejaksaan Agung 13.721 orang.
"Hingga tadi pagi sudah 211.160 pelamar yang terdaftar. Menariknya, Kemenkeu yang di hari pertama dan kedua di posisi atas, kini turun ke posisi ketiga. Sepertinya pelamar lebih percaya diri mendaftar formasi Kemendikbud ketimbang Kemenkeu," tutur Ridwan.
Namun, data ini belum bisa dijadikan tolok ukur karena masih banyak instansi yang berpeluang besar dipilih pelamar. "Masih terlalu dini untuk mengambil simpulan. Pendaftaran kan dua minggu, jadi masih 11 hari lagi," tandasnya.
Disisi lain, keputusan pemerintah membuka keran moratorium dengan merekrut CPNS dari jalur umum untuk 63 instansi pusat dan daerah dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Pemerintah seharusnya memprioritaskan honorer atau total kuota 37.156 (tahap satu 19.228, tahap dua 17.928) yang disiapkan dibagi rata. "Dari 37.156 kan ada untuk cum laude, putra dan putri Papua.
Pertanyaannya, kenapa honorer tidak dimasukkan dalam formasi khusus?" kata anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto. Bila pemerintah mau adil, lanjutnya, kue CPNS itu harusnya dibagi.
Artinya honorer punya hak juga karena melihat pengabdiannya. Apalagi, kuota guru garis depan (GGD) dibabat pengajar muda. "Ketidakadilan pemerintah ini akan memicu antipati honorer kepada pemerintah. Sebab, alasan belum dibahasnya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak ada anggaran," ujar politikus Gerindra ini.
tonton yuk : warkop dki reborn part 2
Terpisah, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Sais Syamsul Bahri mengungkapkan, honorer K2 tidak percaya lagi kepada pemerintah. Dia menilai, pemerintah selalu beralasan tidak ada anggaran untuk mengangkat honorer K2 jadi CPNS. "Kalau mau angkat K2 bilang nggak ada duit. Kok sekarang malah angkat CPNS umum dan GGD.
film bioskop terbaru:
Comments
Post a Comment